EXPRESI.co, BONTANG – Kekhawatiran besar mencuat terkait kemungkinan batalnya keikutsertaan atlet Bontang di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun depan. Penyebabnya, dana untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang hingga pertengahan tahun ini belum juga cair.
Padahal, untuk bisa tampil di Porprov, KONI Bontang harus terlebih dahulu mengikuti Pra-Porprov yang digelar tahun ini. Tanpa itu, Bontang bisa kehilangan hak tampil di ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut.
“Kita semua akan malu kalau Bontang tidak bisa ikut Porprov. KONI harus ikut Pra-Porprov tahun ini sebagai syarat, tapi kalau anggarannya tidak cair, bagaimana bisa?” ujar Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam dalam rapat Paripurna, Senin (23/6/2025) malam.
Andi Faiz menegaskan, DPRD melalui Badan Anggaran sudah menyetujui seluruh alokasi dana untuk KONI maupun Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Namun, dana tersebut tidak bisa digunakan karena persoalan teknis di level OPD, khususnya Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kota Bontang .
“Sudah kami setujui di DPRD. Tapi OPD yang tidak memahami aturan, sehingga anggaran itu tidak bisa dicairkan. Ini fatal. Ini harus diungkap agar publik tidak salah faham nantinya,” tegasnya.
Andi Faiz menyebut persoalan ini sepenuhnya menjadi kesalahan OPD. Sebab, ketidakharmonisan internal. “Ini kadisnya sama kabidnya gak sinkron,” katanya.
“Kadisnya bilang siap menanggung konsekuensi jika terjadi masalah, memang jika ada masalah kadis harus bertanggung jawab. Tapi tidak begini caranya,” tambah Ketua DPRD kesal.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut kinerja Dispora sangat mengecewakan.
“Keterlaluan Dispora ini. Tidak hanya itu, camat dan lurah juga banyak yang tidak hadir saat rapat paripurna. Kalau dulu mungkin bisa begitu, sekarang tidak bisa. Paripurna itu wajib hadir,” katanya.
Menurut Neni, ketidakhadiran para pemangku kepentingan di rapat-rapat penting membuat banyak pihak tidak paham persoalan aturan dan pengelolaan anggaran.
Wali Kota Bontang pun berencana meminta legal opinion dari aparat penegak hukum terkait polemik ini agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jadi solusinya ini hanya meminta legal opinion dari Kejaksaan, Kepolisian, serta BPK. Karena nanti mereka yang akan periksa,” ujarnya.
Jika tak ada langkah cepat dan konkret, maka mimpi atlet Bontang untuk kembali bersinar di panggung Porprov Kaltim bisa buyar. (*/Fn)
Tinggalkan Balasan