Expresi.co, SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kaltim turut menyeret nama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Namun, alih-alih merespons dengan serius, Seno Aji justru menanggapi isu tersebut dengan dingin.
Seno Aji tampaknya memilih irit bicara ihwal dinamika politik yang berkembang di masyarakat Benua Etam. Ketua DPD Gerindra Kaltim itu bahkan melontarkan respons ringan saat ditanya kemungkinan dirinya ikut menjadi sasaran hak angket.
“Hehehe, mana ada. Itu urusan DPRD,” ucapnya sambil tertawa saat ditemui awak media di Kota Samarinda, Jumat 8 Mei 2026.
Respons tersebut berkaitan dengan pernyataan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pada 4 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Sarkowi menegaskan bahwa hak angket tidak hanya diarahkan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Menurutnya, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dipisahkan dalam konteks pengawasan DPRD.
“Hak angket ini tujuan dan sasarannya bukan hanya untuk Pak Gubernur, tetapi Gubernur dan Wakil Gubernur karena mereka adalah satu pasangan. Saya ingin Fraksi Gerindra lebih banyak menguraikan secara jelas pernyataan saya ini,” tegas Sarkowi.
Polemik terkait hak angket ini berawal dari aksi massa “214” yang mendesak evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Desakan masyarakat tersebut kemudian berlanjut, mengerucut pada usulan penggunaan hak angket di DPRD Kaltim.
Sejauh ini, sebanyak 21 anggota dewan dari enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan hak angket.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengambil sikap berbeda dengan mendorong penggunaan hak interpelasi lebih dulu. (Wan)
Tinggalkan Balasan