EXPRESI.co, BONTANG – Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bontang, Nur Andika, menyerukan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) segera menyelesaikan polemik batas wilayah Kampung Sidrap melalui dialog terbuka tanpa saling menyindir.
Ia menyebut, dalam menyelesaikan polemik ini, harus mengedepankan kepentingan masyarakat daripada ego antar kepala daerah.
“Polemik ini jangan terus diperpanjang dengan pernyataan-pernyataan yang justru memperkeruh suasana,” ujar Andika saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2025).
Andika Bilang, kedua belah pihak sebaiknya duduk bersama dan fokus mencari solusi yang mengutamakan masyarakat, bukan mempertontonkan ego masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul memanasnya retorika antarpejabat daerah terkait status Kampung Sidrap yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan.
Perbedaan pandangan antara Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim kembali mencuat ke permukaan setelah Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengkritik langkah Pemkab Kutim yang dinilai tergesa-gesa memproses pemekaran Kampung Sidrap menjadi desa definitif.
Agus Haris bahkan menyinggung perlunya Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, untuk lebih memahami aspek hukum pemerintahan sebelum mengambil langkah administratif di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Ardiansyah membalas bahwa Kampung Sidrap secara hukum merupakan bagian dari Kutim, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 sebagai dasar hukum yang sah.
Nur Andika menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat, apalagi jika dipicu oleh opini liar atau pernyataan emosional dari tokoh-tokoh publik.
Ia mendukung langkah mediasi yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur, sebagaimana telah diarahkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab kata Andika, solusi terbaik hanya bisa dicapai jika semua pihak menahan diri dan mau duduk bersama. Dia sebut, Kampung Sidrap bukan sekadar soal batas wilayah, tapi soal masa depan warga yang tinggal di sana.
“Jangan korbankan kepentingan rakyat karena ketegangan politik,” pungkas Nur Andika. (*/Fn)
Tinggalkan Balasan