EXPRESI.co, KUTAI BARAT – Di tengah semangat swasembada pangan yang digaungkan pemerintah pusat, Kalimantan Timur masih menghadapi kenyataan pahit: ketergantungan tinggi terhadap pasokan beras dari luar daerah. Pada 2024, produksi beras lokal tercatat hanya 145.209 ton, jauh di bawah kebutuhan konsumsi yang mencapai 364.855 ton. Selisih keduanya menempatkan Kaltim dalam kondisi defisit pangan sebesar 202 ribu ton.
“Kita belum mandiri dalam urusan pangan. Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kedaulatan,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), saat membuka Pekan Daerah XI Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA XI KTNA) di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.
Ia menilai krisis pangan adalah ujian besar dalam pembangunan daerah. “Pangan adalah soal survival. Kalau ingin maju, kita harus pastikan rakyat kita bisa makan dari hasil bumi sendiri,” ujar Harum.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemprov Kaltim menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu enam bulan ke depan. Sejumlah strategi digulirkan, mulai dari penetapan harga gabah Rp6.500/kg dengan skema jemput hasil oleh Bulog, hingga program perluasan lahan pertanian seluas 13.972 hektare di enam kabupaten/kota: Paser, PPU, Kukar, Kutim, Berau, dan Samarinda.
Selain itu, pemerintah mendorong penerapan mekanisasi pertanian dan irigasi hemat air untuk meningkatkan produktivitas. Langkah ini diklaim selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 dan program nasional ketahanan pangan.
Namun Harum mengakui tantangannya tidak kecil. Kalimantan Timur kini menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang belum mencapai swasembada. “Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara sudah lebih dulu mandiri. Kita yang tertinggal,” ujarnya.
PEDA KTNA XI yang berlangsung 21–27 Juni ini menjadi momentum konsolidasi petani, nelayan, serta pelaku agribisnis dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Sekitar 1.700 peserta hadir dalam ajang ini, yang juga diramaikan dengan pameran produk, forum kemitraan, serta pelatihan teknologi pertanian.
Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, serta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah. (*)
Tinggalkan Balasan