EXPRESI.co, SAMARINDA – Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pesan utama yang ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), saat memimpin briefing mingguan bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa, 17 Juni 2025.
Gubernur Harum tak sekadar menyampaikan arahan. Ia membentangkan kerangka kerja birokrasi yang ideal berbasis kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung, bukan sekadar seremonial belaka.
“Semua program harus mengacu pada enam SPM. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial. Di situlah arah pelayanan kita,” tegas Harum, yang juga mantan anggota Komisi VII dan III DPR RI.
Ia mengingatkan, setiap rupiah anggaran daerah merupakan uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional. Prinsip good governance dan tata kelola anggaran yang bersih kembali ditekankan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Hindari konflik kepentingan. Gunakan data yang valid dari BPS, Bappeda, dan sistem sektoral. Jangan asal membuat program,” katanya.
Gubernur juga meminta agar semua OPD segera bertransformasi ke sistem layanan digital dan menyederhanakan SOP pelayanan. “Ingat, kita ini pelayan. Bukan minta dilayani,” ucapnya lugas.
Dalam briefing yang dihadiri Wakil Gubernur H Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, serta para asisten dan kepala OPD itu, Harum juga menyoroti sejumlah prioritas lain. Mulai dari penguatan sektor pariwisata, pengelolaan potensi perairan 0-12 mil, UMKM dan akses modal, ketersediaan pangan, hingga program perumahan layak huni.
Tak ketinggalan, persiapan agenda-agenda nasional seperti Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di Samarinda dan HUT Dekranas di Balikpapan pada awal Juli, serta Pekan Daerah KTNA di Kutai Barat 21-27 Juni juga dibahas.
“Pemetaan masalah, pencarian solusi, dan eksekusi program adalah siklus kerja yang wajib dilakukan. Jangan sampai nanti baru sibuk ketika masalah datang,” tandas Gubernur Harum.
Gubernur menutup arahannya dengan satu penekanan, OPD wajib memahami visi-misi gubernur dan wakil gubernur, karena dari sanalah semua langkah pemerintahan seharusnya bermula. (*)
Tinggalkan Balasan