EXPRESI.co, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan kepada PT Pupuk Kaltim untuk menjamin ketersediaan pupuk di wilayahnya. Pernyataan itu ia sampaikan langsung di hadapan Dirut PT Pupuk Kaltim, Budi Wahyu Susilo, dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025 lalu.
“Pak Dirut tolong pupuk kita jangan kurang di Kaltim. Mau swasembada pangan kita,” ujar Gubernur.
Hal itu menjadi bagian dari sejumlah isu krusial yang diangkat Gubernur Harum dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi nasional.
Dalam forum itu, Harum menyuarakan berbagai tantangan pembangunan di Kaltim mulai dari distribusi pupuk, konektivitas digital yang masih timpang, hingga keterbatasan pasokan listrik ke pedesaan. Ia mengeluhkan banyak wilayah yang masih mengalami blankspot jaringan internet dan desa-desa terisolir yang belum teraliri listrik.
“Jaringan kami sering putus-putus, Pak Direktur,” ujarnya kepada Direktur Network PT Telkomsel, Indera. Ia juga mengadu kepada Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung: “Kasihan desa-desa kami di pedalaman. Banyak yang belum dialiri listrik, padahal Pak Presiden sudah minta percepatan pengembangan listrik desa.”
Sorotan juga dilontarkan kepada PT Pelni yang dinilai tak lagi melayani pelabuhan Samarinda. “Jangan seperti dinosaurus, tidak ada sebab sudah punah,” celetuk Harum ke Dirut PT Pelni, Tri Handayani.
Pernyataan-pernyataan itu disampaikan dalam konteks Kalimantan Timur yang kini bersiap sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Harum menegaskan perlunya perhatian serius dari BUMN untuk memastikan pembangunan di Kaltim berjalan seiring dengan proyek nasional.
“Kami ingin Kaltim bergerak cepat. Kami butuh dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi yang konkret dari BUMN,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran besar untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk elektrifikasi desa di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim. Targetnya, tidak ada satu desa pun yang tertinggal dari akses listrik,” ucap Andre.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Komisi VI DPR RI, jajaran pimpinan BUMN terkait, serta Sekretaris Daerah dan para kepala dinas di lingkungan Pemprov Kaltim. (*)
Tinggalkan Balasan