EXPRESI.co, PENAJAM – Di tengah gempuran tambang batu bara, ekspansi kebun sawit, dan megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) meminta petani agar tidak tergoda mengalihfungsikan lahan pertanian produktif.
“Jangan biarkan lahan-lahan produktif ini beralih fungsi. Ini aset vital untuk ketahanan pangan kita,” tegas Harum, di hadapan petani dan Brigade Pangan Kaltim, saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi sentra padi sawah di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara beberapa waktu lalu.
Nada suaranya serius. Sebab, kata dia, jika alih fungsi dibiarkan terus-menerus, produksi pangan lokal akan terganggu. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah akan meningkat. Bahkan, kedaulatan pangan bisa runtuh hanya dalam hitungan musim.
Pemerintah, ujarnya, tidak tinggal diam. Pemprov Kaltim berkomitmen mendampingi petani lewat berbagai dukungan. Mulai dari peralatan, akses permodalan, hingga pemasaran hasil panen. Tapi ia tahu betul, dukungan itu belum cukup melawan arus deras kepentingan industri ekstraktif dan kapitalisasi lahan.
“Kita sedang dikejar waktu. Enam bulan ke depan kita ditargetkan mewujudkan swasembada pangan,” ujar Harum. Target yang nyaris utopis di tengah gelombang konversi lahan yang masif.
Fakta di lapangan menunjukkan realitas pahit. Ratusan hektare sawah di Penajam Paser Utara tiap tahun menghilang, berubah menjadi kebun kelapa sawit atau jalan akses menuju tambang. Pelakunya bukan orang luar, tapi petani sendiri yang menyerah pada tawaran instan dari perusahaan atau spekulan tanah.
“Seperti yang Bapak Menteri dan Gubernur lihat sendiri. Sawah kami sudah dikepung kebun sawit. Pemiliknya para petani kami juga,” ungkap Bupati PPU Mudiyat Noor, gamblang.
Ia mendesak agar ada aturan perlindungan permanen berbentuk perda. Tanpa payung hukum, lahan pertanian akan terus terpinggirkan.
“Kita butuh Perda perlindungan lahan pertanian. Kalau tidak, habis sawah kami,” katanya.
Selain soal lahan, Mudiyat juga menyinggung keluhan klasik petani: sulitnya akses modal, keterbatasan alat mesin pertanian, dan ketidakpastian harga panen.
Ia berharap pemerintah benar-benar turun tangan, bukan sekadar mengimbau. “Negara harus hadir di tengah petani. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri menghadapi tekanan dari semua sisi,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan