EXPRESI.co, KUTIM – Keberadaan empat bendungan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya memberi dampak optimal bagi sektor pertanian.
Kondisi ini mendorong Komisi C DPRD Kutim melakukan audiensi ke Direktorat Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat 24 April 2026 lalu.
Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat pemanfaatan infrastruktur pengairan yang dinilai belum berjalan maksimal di lapangan, sekaligus memastikan dukungan program strategis nasional bisa dirasakan langsung oleh petani di Kutim.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, melalui anggota Komisi C Pandi Widiarto, menyebut persoalan utama yang dibahas adalah belum optimalnya fungsi bendungan yang ada.
”Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari empat bendungan yang ada di Kutai Timur, belum semuanya berfungsi secara maksimal. Kami ingin memastikan infrastruktur ini betul-betul bisa beroperasi untuk mendukung produktivitas petani,” ujar Anggota Komisi C, Pandi Widiarto saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Kamis 29 April 2026.
Menurut Pandi, optimalisasi bendungan dan jaringan irigasi menjadi kunci penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, Kutai Timur memiliki potensi lahan persawahan yang luas namun belum sepenuhnya didukung sistem pengairan yang memadai.
Karena itu, DPRD Kutim meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda memberikan prioritas penganggaran melalui APBN, baik untuk perbaikan maupun pengelolaan bendungan.
Selain bendungan utama, perhatian juga diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi tersier yang langsung mengaliri lahan pertanian. Infrastruktur ini dinilai krusial agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan petani.
Pandi juga menyinggung capaian periode sebelumnya yang dinilai berhasil dalam menyerap program pusat ke daerah, dan berharap tren tersebut bisa dipertahankan.
”Kutai Timur punya potensi besar dalam sektor persawahan. Kami mendorong agar BWS 4 Samarinda mengoptimalkan serapan program pusat ke daerah, mengingat kelompok tani di lapangan sudah terbentuk secara aktual. Kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten adalah kunci kesejahteraan petani kita,” tegas Pandi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kutim juga mengangkat persoalan banjir yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah. Penanganan diminta tidak hanya terfokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, tetapi juga mencakup DAS Sangatta, DAS Bengalon, dan DAS Karangan yang dinilai memiliki titik rawan.
Sementara itu, dari sisi perencanaan, pemerintah daerah telah mengusulkan program prioritas melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Hasil audiensi ini diharapkan menjadi pertimbangan kementerian dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
”Intinya kita memberikan gambaran spesifik agar kementerian tahu persis permasalahan di Kutai Timur. Dengan begitu, setiap program yang turun ke daerah memiliki output yang jelas dan dampak yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Pandi.p
Sebagai informasi, audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, bersama anggota Komisi C Pandi Widiarto. Turut hadir jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diwakili Asisten II Sekkab Kutim, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta Bappeda Kutim.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan