Expresi.co – DPRD Kota Bontang menaruh perhatian terhadap pengelolaan kawasan wisata Bontang Kuala. Berbagai persoalan yang masih ditemui, mulai dari penataan parkir, pengelolaan sampah, hingga keberadaan kabel dan tiang utilitas, dinilai perlu segera dibenahi agar kawasan wisata andalan tersebut semakin nyaman dan tertata.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menegaskan penyelesaian berbagai persoalan di Bontang Kuala membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala.
Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat disampaikan secara langsung kepada OPD terkait sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
“Teman-teman dari lembaga adat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan kepada OPD terkait. Dengan begitu, solusi yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan,” ujar Heri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan DPRD Kota Bontang, Selasa (2/6/2026).
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penataan parkir di kawasan wisata tersebut. Menurut Heri, sistem parkir yang masih kurang tertib berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung.
Ia menilai tugas petugas parkir bukan sekadar memungut retribusi, tetapi juga memastikan kendaraan tersusun rapi sehingga menciptakan suasana kawasan wisata yang lebih teratur.
“Kalau kendaraan diparkir dengan baik, pengunjung tentu akan merasa lebih nyaman saat berada di Bontang Kuala,” katanya.
Selain persoalan parkir, Heri juga menyoroti keberadaan tiang dan kabel utilitas yang tersebar di sejumlah titik kawasan pesisir. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut menjadi perhatian seluruh pihak karena berkaitan dengan estetika kawasan sekaligus aspek keselamatan.
Komisi A juga mendorong Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala untuk terus aktif memberikan masukan dan berkoordinasi dengan pemerintah mengenai berbagai persoalan lingkungan maupun penataan kawasan wisata.
Heri menambahkan, setiap persoalan teknis sebaiknya terlebih dahulu dibahas bersama OPD yang memiliki kewenangan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif sebelum dibawa ke DPRD.
Meski demikian, ia memastikan DPRD siap mengawal setiap aspirasi masyarakat apabila belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Kalau masih ada kendala yang belum terselesaikan, silakan sampaikan kepada kami. DPRD siap mengawal agar setiap persoalan bisa segera mendapatkan solusi,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan