Expresi.co – Realisasi belanja daerah yang cenderung menumpuk pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran mendapat sorotan dari DPRD Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan dampak pembangunan dan perputaran ekonomi tidak dirasakan masyarakat secara merata sepanjang tahun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan pola pengeluaran pemerintah yang lambat pada awal tahun berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan penghasilannya dari program dan proyek pemerintah.

Menurutnya, pekerja harian, pelaku usaha mikro, hingga tenaga kerja proyek menjadi pihak yang paling terdampak ketika belanja daerah belum berjalan optimal.

“Jika realisasi anggaran terlambat, otomatis perputaran uang di masyarakat juga melambat. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas ekonomi yang bersumber dari program pemerintah,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Winardi menjelaskan, secara perencanaan distribusi anggaran sebenarnya telah disusun agar penggunaan APBD dapat berlangsung secara proporsional dalam setiap triwulan. Namun, berbagai kendala dalam pelaksanaan program kerap membuat realisasi anggaran tertunda.

Akibatnya, manfaat pembangunan baru terasa ketika memasuki pertengahan atau penghujung tahun anggaran. Sementara pada awal tahun, aktivitas ekonomi yang dipicu oleh belanja pemerintah masih relatif rendah.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada satu periode tertentu saja.

“Kita ingin dampak pembangunan bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun. Jangan sampai ada masa tunggu yang terlalu lama hingga roda ekonomi baru bergerak menjelang akhir tahun,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Winardi meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan program dan kepastian ketersediaan anggaran, termasuk yang bersumber dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keselarasan tersebut akan membantu mempercepat pelaksanaan program prioritas sehingga manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Perencanaan yang matang dan kepastian aliran dana menjadi kunci agar program bisa segera dijalankan. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata dan konsisten,” pungkasnya.