Expresi.co – Kondisi kawasan wisata Pulau Beras Basah kembali menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung dinilai belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, sehingga area pantai masih dipenuhi tenda-tenda dan lapak yang berdiri tanpa penataan yang jelas.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, penyediaan fasilitas permanen menjadi langkah penting untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.
Rustam menilai keberadaan tenda-tenda di sepanjang pantai bukan semata-mata karena pelanggaran aturan, melainkan akibat minimnya fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah. Banyak wisatawan memanfaatkan tenda sebagai tempat berlindung dari terik matahari karena tidak tersedia ruang teduh yang memadai.
“Pengunjung hanya membutuhkan tempat yang nyaman untuk berteduh. Karena itu pemerintah perlu menyediakan gazebo atau fasilitas serupa yang permanen dan tertata dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pulau Beras Basah merupakan salah satu destinasi andalan Kota Bontang yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan. Oleh sebab itu, penataan kawasan harus menjadi prioritas agar citra wisata daerah tetap terjaga.
Menurut Rustam, peluang untuk melakukan pembenahan kini semakin terbuka karena pengelolaan Pulau Beras Basah telah berada di bawah kendali Pemerintah Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai memudahkan pemerintah dalam merancang program pengembangan kawasan wisata secara lebih terarah.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perawatan, promosi, dan peningkatan fasilitas sehingga Pulau Beras Basah tetap menjadi tujuan wisata unggulan,” katanya.
Selain masalah fasilitas, Komisi B DPRD juga menyoroti persoalan abrasi yang terus mengancam kawasan pulau. Rustam meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif agar kerusakan garis pantai tidak semakin meluas dan mengganggu keberlanjutan objek wisata tersebut.
Dalam upaya pengembangan kawasan, DPRD juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak swasta atau investor. Namun, Rustam menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.
“Jika ada investor yang ingin terlibat tentu bisa menjadi pilihan agar pengelolaan lebih profesional. Tetapi nilai kerja sama harus sebanding dengan potensi yang dimiliki Pulau Beras Basah sehingga daerah juga memperoleh keuntungan yang layak,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD meminta agar setiap rencana kerja sama pengelolaan wisata terlebih dahulu dipaparkan kepada dewan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan proses pengelolaan berjalan transparan dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
“Kami ingin pengawasan berjalan maksimal. Jangan sampai potensi wisata yang besar justru tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima daerah,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan