EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan catatan kritis mengenai sektor pendapatan daerah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS menilai Pemda harus segera bergerak dari sekadar potensi menuju realisasi dengan aksi spesifik di sektor unggulan.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Perusahaan. PKS mendesak Pemda untuk melakukan pendataan ulang (re-registrasi) dan penegakan hukum (penertiban) yang lebih agresif terhadap plat kendaraan operasional perusahaan.

“Langkah ini ditujukan khususnya bagi perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan, guna memastikan kepatuhan pajak mencapai 100 persen. Menurut Fraksi, ketegasan ini krusial untuk mencegah kebocoran pendapatan dari sektor yang sangat vital bagi ekonomi Kutim,” ucap Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung.

Fraksi PKS menawarkan dua solusi spesifik untuk meningkatkan PAD di sektor pariwisata

PKS mendesak percepatan penerapan tiket/retribusi digital di destinasi utama, seperti Pulau Miang dan kawasan Pantai Sekerat. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penarikan pendapatan.

Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta Pemda untuk mempercepat dan memprioritaskan anggaran pembenahan akses infrastruktur darat (jalan) menuju destinasi potensial. Contoh destinasi yang disebut adalah Kaliorang dan Kawasan Kars Bengalon.

“Prioritaskan anggaran pembenahan akses infrastruktur dasar menuju destinasi potensial seperti Kaliorang dan kawasan Kars Bengalon, akrena infrastruktur adalah kunci pembuka PAD pariwisata,” ujarnya.

Fraksi PKS berharap Pemda dapat segera menindaklanjuti catatan ini agar PAD Kutai Timur dapat tergarap maksimal, sehingga ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dapat berkurang. (adv)