EXPRESI.co, KUTIM — Penurunan tajam kemampuan fiskal memaksa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyesuaikan anggaran 2026.
Dampaknya langsung terasa pada aparatur sipil negara (ASN), dengan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 62 persen.
Kondisi ini terjadi setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan signifikan, yang membuat APBD Kutim 2026 menyusut drastis dari Rp9,8 triliun menjadi Rp5,1 triliun. Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah merombak skema belanja, termasuk memangkas TPP ASN.
Namun di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Kutim tetap menjaga tunjangan bagi guru honorer agar tidak ikut terdampak.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim memastikan lebih dari 3.000 guru honorer tetap menerima tunjangan seperti biasa. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pendidik non-ASN yang selama ini memiliki penghasilan terbatas.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan tunjangan guru honorer tidak mengalami perubahan meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan.
“Tunjangan tetap, tidak kita turunkan. Karena honor mereka sudah kecil,” ucapnya.
Ia menjelaskan, besaran tunjangan diberikan berdasarkan zonasi wilayah. Untuk zona 1 seperti Sangatta, tunjangan sebesar Rp1.275.000, sementara di wilayah terpencil seperti zona 7, meliputi Sandaran dan sekitarnya, mencapai Rp2.700.000.
Para penerima tunjangan tersebut merupakan tenaga pendidik yang aktif mengajar minimal satu tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Mereka tersebar mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, termasuk pendidikan nonformal (PNF) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Di sisi lain, Disdikbud juga terus mendorong peningkatan status guru honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam proses tersebut.
Dari sekitar 700 tenaga honorer yang memenuhi syarat di sekolah negeri, tahun ini hanya sekitar 100 formasi yang dapat diusulkan.
“Karena keterbatasan keuangan daerah, tahun ini kita usulkan sekitar 100 orang untuk PPPK,” jelasnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan