EXPRESI.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menjalankan pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur wilayah terluar. Proyek pembukaan jalan sepanjang 17,47 kilometer yang menghubungkan Desa Seliung hingga Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, tak hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan partisipasi masyarakat secara langsung.
“Pembangunan jalan ini sangat strategis dalam membuka keterisolasian dua desa yang selama ini belum memiliki akses transportasi darat yang memadai,” tegas Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memimpin rapat koordinasi pembangunan di Ruang Arau, Kantor Bupati.
Beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Sandaran telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan, termasuk penyediaan alat berat dan tenaga kerja.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Tanpa itu, pembangunan tidak akan menyentuh wilayah-wilayah terjauh seperti Sandaran,” ujar Ardiansyah.
Desain teknis dan lokasi jalur sudah ditetapkan melewati kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak merusak kawasan hutan lindung.
Plt Camat Sandaran Mulyadi menegaskan dukungan penuh masyarakat. Beberapa desa bahkan telah menyiapkan tenaga dan alat bantu untuk mendukung percepatan proyek.
“Jalan ini bukan hanya memudahkan mobilitas warga, tapi juga akan menghidupkan ekonomi lokal dan mempermudah pelayanan pemerintah di desa,” ujar Mulyadi.
Saat ini warga masih mengandalkan jalur laut dan transportasi yang sulit dijangkau kendaraan. Akibatnya, hasil pertanian dan perikanan seperti kelapa, ikan, hingga hasil hutan non-kayu sulit dipasarkan secara luas.
Rencana tahap awal pembangunan badan jalan ditargetkan dimulai tahun ini. Sedangkan pengerasan jalan diusulkan masuk dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menyebut desain teknis telah siap dan tinggal menunggu kelengkapan administrasi serta alokasi dana.
Dengan melibatkan seluruh elemen, yaitu pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan warga, proyek ini dipandang sebagai prototipe pembangunan kolaboratif yang bisa direplikasi di 18 kecamatan lain di Kutim yang mengalami kendala serupa. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan