EXPRESI.co, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran menjadi indikator utama kinerja pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan usai membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kutim 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati, baru-baru ini.
Dalam rapat yang dihadiri Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kutim Noviari Noor, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim Widiyantono, unsur Forkopimda, dan para pelaku usaha, Mahyunadi menyoroti rendahnya serapan APBD hingga triwulan III 2025 yang baru mencapai 46 persen.
“Serapan anggaran adalah tolok ukur kinerja. Kalau realisasinya rendah, tentu dampaknya ke masyarakat juga lambat dirasakan. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, lambatnya serapan anggaran menunjukkan adanya kendala pada koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan lintas perangkat daerah. Ia menilai dibutuhkan keterbukaan dan komunikasi yang lebih efektif antara eksekutif dan legislatif agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan beriringan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, keterbukaan, dan komunikasi yang baik dengan legislatif agar setiap program bisa tepat sasaran,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 akan berimbas langsung pada penetapan RAPBD, sehingga program masyarakat tidak bisa segera dilaksanakan.
“Akhirnya, masyarakat yang paling dirugikan karena program dan kegiatan tidak bisa segera berjalan,” tegasnya.
Mahyunadi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dengan kesadaran kolektif bahwa percepatan ekonomi tidak akan tercapai tanpa tata kelola anggaran yang disiplin dan transparan.
Dalam rapat yang sama, Kepala BPS Kutim Widiyantono memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Kutim yang tumbuh positif 9,82 persen pada 2024 dengan kontribusi 18,60 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pada semester I 2025, pertumbuhan baru mencapai 2,1 persen.
“Kutim masih sangat bergantung pada batubara, padahal itu sumber daya tak terbarukan. Karena itu, Kutim harus berani menggenjot sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan,” ungkapnya.
Mahyunadi menutup rapat dengan pesan agar seluruh jajaran bekerja sepenuh hati, memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan