EXPRESI.co, MUARA BENGKAL – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), Mahyunadi, turun langsung meninjau sejumlah ruas jalan poros di wilayah pedalaman Kutim. Ia memilih jalur darat dari Rantau Pulung menuju Batu Ampar hingga ke kawasan Busang, menyisir kondisi infrastruktur yang menjadi jalur utama penghubung antarwilayah.
Perjalanan dilakukan sejak sore hari, diwarnai beberapa kali pemberhentian mendadak untuk menyoroti kondisi jalan yang tengah dalam proses perawatan. Di salah satu titik antara Rantau Pulung dan Batu Ampar, Mahyunadi meminta kendaraan berhenti untuk melihat timbunan batu di pinggir jalan.
“Ini dirawat pakai swakelola, ya?” tanyanya kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutim, Wahasuna Aqla, yang mendampinginya. Setelah dijawab, ia menekankan, “Dirawat yang baik, gunakan batu yang sesuai.”
Mahyunadi terlihat mencermati kondisi timbunan jalan tanpa banyak basa-basi. Kali ini, ia tidak hadir dalam seremoni, tapi memantau langsung detail pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, proyek swakelola tetap perlu pengawasan agar efisiensi tidak mengorbankan mutu.
“Kadang di laporan terlihat rapi, tapi kondisi sebenarnya baru ketahuan kalau kita lihat langsung,” ujar salah satu staf pendamping di rombongan.
Setibanya di Muara Bengkal sekitar pukul 20.00 WITA, Mahyunadi dan tim beristirahat singkat sebelum melanjutkan agenda keesokan harinya. Jalur yang akan ditempuh termasuk Desa Senambah, Senyiur, hingga Long Bentuk di Kecamatan Busang, wilayah yang sebagian akses jalannya masih berupa tanah dan sulit dilalui saat musim hujan.
Desa-desa ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar, namun terkendala akses. Pemerintah Kutim tengah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan mendongkrak ekonomi lokal.
Program perawatan jalan dengan sistem swakelola diterapkan di beberapa titik demi percepatan pelaksanaan dan efisiensi anggaran. Namun, Mahyunadi menegaskan bahwa semua pengerjaan harus mengacu pada standar teknis yang jelas.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi infrastruktur dan pembacaan ulang prioritas anggaran pembangunan tahun berjalan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan menjangkau desa-desa yang selama ini berada di luar arus utama pelayanan. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan