EXPRESI.co, JAKARTA — Di tengah tantangan distribusi dan infrastruktur air bersih yang belum merata di banyak wilayah Indonesia, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru muncul sebagai contoh daerah yang bergerak cepat dan strategis. Pengakuan ini datang dalam bentuk penghargaan nasional dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Kamis 12 Juni 2025, di Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada 32 kepala daerah yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan dan pendanaan sektor air minum. Dari Kalimantan Timur, hanya empat daerah yang lolos seleksi ketat ini, yaitu Kutim, Samarinda, Bontang, dan Penajam Paser Utara.

“Air bukan sekadar infrastruktur. Ini soal hak dasar manusia. Pemerintah daerah yang sungguh-sungguh membangun layanan air minum pantas mendapat penghargaan,” kata Bima Arya dalam forum Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 di Jakarta International Convention Center.

Kutim mencuri perhatian lewat pendekatan kebijakan yang tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga kelembagaan. Melalui Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB), Pemkab Kutim memperluas jangkauan layanan air bersih ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Langkah ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan air baru, serta distribusi air bersih hingga ke pelosok.

“Penghargaan ini bukan tentang saya pribadi, melainkan tentang seluruh elemen yang terlibat di Kutim. Ini pengakuan atas kerja kolektif dan keberpihakan kepada kebutuhan mendasar rakyat,” ujar Ardiansyah usai menerima penghargaan.

Forum IWWEF tahun ini mengangkat tema “Transformasi Air Minum Menuju Swasembada Air”, sebuah panggung yang mempertemukan berbagai pihak untuk mencari solusi atas krisis air bersih yang semakin mendesak secara global maupun nasional.

Kutim, meski jauh dari pusat kekuasaan, tampil menjadi bukti bahwa komitmen terhadap layanan dasar seperti air bersih bisa datang dari pinggiran. Dan ketika komitmen itu disertai kebijakan yang berpihak dan implementasi nyata, pengakuan pun datang dari level tertinggi.  (ADV/ProkopimKutim/E)