EXPRESI.co, SAMARINDA — Kutai Timur mulai membuka lembar baru dalam strategi pendanaan pembangunan daerah. Lewat keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi dan Coaching Clinic Pasar Modal dan Bursa Karbon yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Pemkab Kutim menegaskan keseriusannya menjadikan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi berbasis inklusi keuangan.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, hadir mewakili Pemkab Kutim dalam forum yang mempertemukan TPAKD se-Kalimantan Timur itu. Ia menilai, peluang dari sektor pasar modal dan bursa karbon sangat relevan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Terutama dalam memperkuat pembiayaan pembangunan, mendorong investasi lokal, dan membuka akses permodalan yang lebih inklusif bagi UMKM,” ucap Noviari singkat.
Rakor ini merupakan bagian dari Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2025 yang sebelumnya digelar di berbagai provinsi. Kali ini, Kalimantan Timur menjadi tuan rumah. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Setprov Kaltim, Ujang Rachmad, yang menyampaikan pesan penting terkait peran perangkat daerah dalam menyebarluaskan pemahaman tentang instrumen pasar modal dan potensi bursa karbon.
“Perangkat daerah diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan ini kepada pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui forum ini, kita harapkan lahir lebih banyak investor ritel, calon emiten lokal yang berani Go Public, serta UMKM yang mampu memanfaatkan Securities Crowdfunding (SCF) maupun SCF Syariah,” kata Ujang.
Menurutnya, forum ini penting sebagai langkah strategis menyamakan persepsi dan menguatkan sinergi antarperangkat daerah dalam menyusun langkah menuju delapan area intervensi MCSP, yang juga menjadi indikator keberhasilan TPAKD.
Ujang juga menekankan peluang besar Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN dan paru-paru dunia dalam mengembangkan pasar karbon. “Pemahaman tentang pasar modal dan bursa karbon dapat menjadi pintu masuk bagi daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Forum ini menjadi titik awal bagi Kutim untuk bergerak dari sekadar pelaksana program menjadi fasilitator aktif ekonomi daerah, terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil. Dengan mengakses mekanisme pendanaan seperti SCF, pelaku usaha di Kutim tak lagi harus bergantung pada pinjaman konvensional.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat menjadikan daerah sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap instrumen-instrumen keuangan baru dan transformasi hijau. Keikutsertaan aktif Kutim dalam forum ini mencerminkan kesiapannya menghadapi tantangan ekonomi masa depan. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan