EXPRESI.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memantapkan langkah menuju praktik pertambangan berkelanjutan melalui penerapan standar ESG (Environment, Social, Governance).

Bupati H Ardiansyah Sulaiman menegaskan, prinsip tersebut bukan sekadar slogan global, melainkan arah kebijakan konkret yang sedang dibangun Kutim.

“ESG diharapkan menjadi panduan nyata bagi perusahaan tambang agar bertanggung jawab terhadap lingkungan, berpihak kepada masyarakat, dan beroperasi dengan tata kelola yang baik,” ujar Ardiansyah dalam Seminar Nasional Optimalisasi Keberlanjutan Tambang yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, baru-baru ini.

Dalam forum yang dihadiri Dirjen Minerba ESDM RI Tri Winarno, Ketua Umum PERHAPI Nasional Sudirman Widhy Hartono, serta pelaku usaha dan akademisi, Ardiansyah mengingatkan pentingnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat sejak tambang masih beroperasi.

Sebagai wujud nyata, Pemkab Kutim bersama perusahaan tambang dan koperasi lokal telah memanfaatkan void tambang PT Indomindo Mandiri di Teluk Pandan menjadi sumber air bersih dan lahan pertanian produktif.

“Kita ingin tambang menyisakan kehidupan, bukan lubang. Kutai Timur siap menjadi contoh nasional tambang berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Dari Jakarta, Dirjen Minerba Tri Winarno mengapresiasi inisiatif Kutim yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

“Penerapan ESG akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pertambangan,” tuturnya.

Senada, Sudirman Widhy Hartono menilai Kutim sebagai model bagi daerah lain dalam membangun ekonomi pascatambang.

“Tambang tidak boleh meninggalkan jejak luka sosial. ESG adalah jembatan antara tanggung jawab ekonomi dan kemanusiaan,” ujarnya.

Langkah Kutim menjadi bukti nyata bahwa transformasi ekonomi hijau dan inklusif tidak perlu menunggu tambang berhenti. Masa depan berkelanjutan harus dimulai hari ini, saat roda tambang masih berputar.   (ADV/ProkopimKutim/E)