EXPRESI.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berjalan di atas garis tipis antara ambisi pembangunan dan kenyataan fiskal yang kian menyempit. Koreksi APBD sebesar Rp1,775 triliun menjadi pukulan telak di tengah upaya menjaga laju pembangunan daerah.
APBD yang sebelumnya dipatok sebesar Rp11,151 triliun kini harus direvisi menjadi Rp9,376 triliun. Bukan hanya pendapatan yang menyusut, alokasi belanja pun ikut terkoreksi menjadi Rp9,475 triliun dari sebelumnya Rp11,136 triliun. Pemangkasan nyaris 15 persen itu memaksa pemerintah memangkas belanja operasional, modal, dan transfer ke daerah.
“Imbasnya terasa pada kemampuan daerah dalam menggerakkan berbagai program pembangunan,” ujar Rizali Hadi, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Kutim.
Meski dihantam koreksi besar, Pemkab tetap berupaya menjalankan enam strategi prioritas dan 50 program unggulan kepala daerah. Belanja diarahkan agar tetap bisa mengamankan layanan dasar, belanja pegawai, dan memaksimalkan DAK serta DBH dari pusat.
“Belanja juga diarahkan untuk melaksanakan 50 program unggulan (kepala daerah) dan mengoptimalkan dana dari sumber khusus seperti DAK dan DBH,” ungkap Rizali.
Sebagai bantalan fiskal, Pemkab masih memiliki SILPA sebesar Rp113,9 miliar. Namun angka itu jelas tidak cukup untuk mengisi celah koreksi anggaran yang mendekati Rp2 triliun. Sementara penyertaan modal ke Perumdam Tirta Tuah Benua tetap berjalan dengan alokasi Rp15 miliar.
“Penyesuaian ini merupakan respons atas kebijakan efisiensi nasional dan prioritas pembangunan pusat. Kami perlu menyelaraskan struktur pendapatan dan belanja agar tetap seimbang,” tambah Rizali.
Dalam situasi ini, pemerintah daerah terpaksa mengencangkan ikat pinggang sambil tetap menjaga stabilitas pelayanan publik. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan