EXPRESI.co, MUARA ANCALONG — Kondisi jalan rusak di Desa Senambah dan wilayah sekitar Muara Bengkal akhirnya memicu aksi kolektif. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur menyatakan komitmen untuk ikut memperbaiki jalan, tanpa menunggu anggaran dari pemerintah.
Komitmen ini lahir dalam rapat koordinasi di Kantor Camat Muara Ancalong yang dipimpin Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Pertemuan turut dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan.
“Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah kerjanya wajib memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegas Mahyunadi saat membuka forum. Ia tidak mengungkit sanksi administratif, namun menyampaikan pesan jelas bahwa partisipasi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur adalah bentuk tanggung jawab sosial.
Akses jalan yang rusak selama ini menjadi kendala utama bagi aktivitas warga, terutama sektor pertanian dan perdagangan lokal. Distribusi hasil panen sulit dilakukan, harga komoditas sering anjlok di tingkat petani karena biaya transportasi yang tinggi. Keluhan ini sudah lama disampaikan warga, namun realisasi perbaikan jalan selalu tertahan di meja anggaran.
“Jalan ini terlalu penting kalau harus terus menunggu APBD. Maka perlu inisiatif dari perusahaan yang juga menggunakan jalan ini untuk operasional mereka,” lanjut Mahyunadi.
Yang mengejutkan, respons perusahaan cepat dan tegas. Dalam waktu singkat, kesepakatan perbaikan jalan tercapai. Alat berat dan material segera disiapkan untuk mengatasi titik-titik kritis yang selama ini menjadi momok saat musim hujan.
“Saya agak terkejut juga, ternyata kesepakatan lahir dengan gampangnya, tanpa alasan yang berbelit-belit,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi juga menyentil kontribusi CSR perusahaan yang dinilai masih minim. Ia menilai angka Rp10 miliar per tahun sebagai kontribusi yang wajar dari perusahaan besar yang mengambil manfaat dari sumber daya alam Kutim.
“CSR bukan soal besar-kecilnya dana. Tapi soal kemauan untuk peduli, dan bertindak nyata,” tandasnya.
Langkah cepat ini dipandang sebagai model gotong royong modern antara pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di wilayah lain, terutama yang menghadapi problem infrastruktur jalan serupa. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan