EXPRESI.co, KUTAI TIMUR — Setelah mengkritik penurunan drastis pendapatan dan mendesak efisiensi belanja, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur kini menyoroti rencana alokasi Penyertaan Modal sebesar Rp 25 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi GAP menyatakan dukungannya terhadap penguatan BUMD sebagai instrumen strategis daerah, namun menekankan bahwa alokasi modal harus dilakukan dengan kehati-hatian maksimal mengingat kondisi fiskal daerah yang sedang merosot.
Shabarrudin, Sekretaris Fraksi GAP, menegaskan bahwa dana publik yang besar tersebut tidak boleh disalurkan tanpa kejelasan tujuan dan akuntabilitas yang ketat. Dalam Pandangan Umumnya, Fraksi secara spesifik mengajukan permintaan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Penyertaan modal adalah instrumen strategis bagi BUMD, namun harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dalam kondisi fiskal yang menurun. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan meminta penjelasan rinci mengenai BUMD mana yang akan menerima modal ini,” ujar H. Shabarrudin.
Lebih lanjut, Fraksi GAP menuntut adanya justifikasi kelayakan investasi serta proyeksi manfaat yang jelas dan terukur, baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dampak positifnya bagi masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, Fraksi juga meminta Pemkab untuk melampirkan laporan evaluasi dan audit kinerja BUMD penerima modal dari tahun-tahun sebelumnya.
Tuntutan ini bertujuan memastikan bahwa investasi sebesar Rp 25 miliar tersebut benar-benar mampu menghasilkan keuntungan dan bukan sebaliknya, justru menjadi beban baru bagi APBD di masa defisit. Fraksi GAP berkomitmen mengawal transparansi dana ini agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan dan benar-benar mendukung kemandirian ekonomi daerah.
“Fraksi GAP siap memberikan dukungan apabila penyertaan modal memenuhi asas manfaat, transparansi, dan tata Kelola yang baik, serta menjadi beban fiskal jangka panjang,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan