EXPRESI.co, SANGATTA – Rencana pemangkasan drastis dana transfer umum (DTU) dari pemerintah pusat pada 2026 menjadi ujian bagi ketangguhan fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Meski anggaran diperkirakan berkurang hampir setengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan.
Plt Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghapus satu pun dari 50 program unggulan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“50 program itu tetap kita jalankan, karena amanah visi misi RPJMD,” ujarnya.
Namun, Noviari menambahkan, setiap program akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui proses penajaman skala prioritas.
“Jelas kita akan menajamkan program dengan skala prioritas,” katanya.
Penurunan anggaran disebut cukup tajam. Dari total Rp6,37 triliun pada 2025, alokasi transfer untuk Kutim hanya akan mencapai Rp3,26 triliun pada 2026 mendatang. Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp2,01 triliun, atau turun 48,8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Bappeda kini memusatkan perhatian pada tiga sektor strategis yang dinilai paling berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan transformasi ekonomi lokal.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi ekonomi tetap menjadi prioritas. Kita akan alokasikan sesuai porsi dan kemampuan keuangan daerah,” jelas Noviari.
Ia menilai, situasi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan. Efisiensi dan fokus menjadi kunci agar target RPJMD tetap tercapai meski ruang fiskal semakin terbatas. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan