EXPRESI.co, SANGATTA — Pemilu usai bukan berarti Bawaslu menghilang dari radar publik. Ketua Bawaslu Kutai Timur (Kutim) Aswadi memastikan lembaganya tetap aktif menjalankan fungsi pengawasan dan membangun sinergi kelembagaan. Hal itu disampaikan langsung saat audiensi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Aswadi memaparkan sejumlah agenda penting, termasuk rencana kegiatan penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa agenda ini menjadi ruang strategis untuk menunjukkan bahwa lembaga pengawas tidak vakum meski tahapan Pemilu 2024 telah berakhir.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Bawaslu tetap bekerja, tidak hanya di masa tahapan pemilu, tetapi juga di luar itu. Kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, maupun elemen masyarakat,” kata Aswadi.
Ia pun menyampaikan harapan agar Bupati Kutim bisa hadir langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan politik dan simbol penguatan legitimasi lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. “Kehadiran kepala daerah akan memberikan dukungan moral sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu di Kutim,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aswadi juga menyerahkan laporan hasil pengawasan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Laporan itu diharapkan menjadi dokumen evaluatif yang bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal, termasuk bagi pemerintah daerah dan partai politik.
Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu Kutim. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk komitmen membangun sinergi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berkelanjutan.
“Audiensi ini menjadi langkah penting dalam membangun koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan Bawaslu. Kami tentu menyambut baik kegiatan ini, karena pada dasarnya pengawasan pemilu yang kuat akan berdampak pada kualitas demokrasi di Kutim,” ujar Ardiansyah.
Rencananya, kegiatan yang digelar Bawaslu Kutim akan dihadiri perwakilan dari partai politik, organisasi masyarakat, serta unsur pemerintahan daerah. Kehadiran mereka menjadi krusial untuk menunjukkan bahwa pengawasan pemilu adalah proses kolektif yang melampaui batas waktu pemilu, dan menjadi tugas bersama dalam menjaga marwah demokrasi lokal. (ADV/ProkopimKutim/E)
Tinggalkan Balasan