EXPRESI.co, KUTAI TIMUR— Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meluncurkan portal transparansi guna meningkatkan akuntabilitas publik. Portal ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat memantau secara langsung penggunaan dana publik dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan anggaran.
Yusuf menyebutkan bahwa inisiatif ini adalah gebrakan yang sangat positif dan layak mendapat dukungan penuh. Menurutnya, transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Melalui akses terbuka ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran daerah,” katanya pada Senin (2/11/2024).
Portal transparansi ini memberikan informasi tentang alokasi anggaran, laporan penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban secara rinci. Yusuf percaya bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan adanya portal ini, Yusuf berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan publik akan memperkuat pengelolaan dana daerah agar lebih transparan dan adil.
Lebih jauh, Yusuf mendorong pemerintah untuk terus memperbarui informasi di portal secara berkala agar tetap relevan dan akurat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar portal ini dapat diakses oleh semua lapisan, termasuk mereka yang kurang melek teknologi. “Ditambah lagi agar diskusi seputar anggaran daerah semakin sering,” tambahnya.
Yusuf percaya bahwa langkah transparansi ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang kuat, sehingga semua masyarakat, dari berbagai kalangan, dapat memahami cara mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Dengan cara ini, pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran akan semakin optimal.
Sebagai penutup, Yusuf mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ia percaya bahwa kolaborasi yang erat akan menciptakan birokrasi yang lebih bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Gerakan ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tandasnya. (adv)
Tinggalkan Balasan