EXPRESI.co, KUTAI TIMUR — Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menilai pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani ekonomi kreatif (ekraf) sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah. Usulan Kemenparekraf agar pemerintah daerah memiliki dinas tersendiri untuk sektor ekraf menurutnya sangat relevan dengan tantangan dan kebutuhan Kutim saat ini.
“Menurut saya wajiblah ada dinas khusus. Supaya fokus mengembangkan ekonomi kreatif,” ujar Yusri saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menyebutkan bahwa selama ini urusan ekraf tersebar di beberapa OPD, mulai dari Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga bidang ekraf di Dinas Pariwisata.
“Nah, ini yang bikin masyarakat bingung. Pedagang kecil masuk UMKM, tapi ngurusnya kadang ke Perindag. Sementara ekraf ada di Pariwisata. Pecah-pecah begitu,” jelasnya.
Yusri menegaskan bahwa sektor ekraf sejatinya bermuara pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, jika digarap serius, ekraf bisa menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini kita masih bergantung dana transfer. PAD itu kemandirian. Dengan Dinas Ekraf, kita bisa bergerak ke arah itu,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran pemerintah bahwa pembentukan OPD baru akan menambah beban anggaran, Yusri menilai hal itu tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebutkan bahwa struktur dinas bisa dibentuk tanpa harus merekrut pegawai baru.
“Enggak harus nambah orang. Pegawai yang sudah ada tinggal dialihkan. Kantor pun banyak yang bisa dimanfaatkan. Misalnya gedung eks Kejaksaan atau gedung X UPT itu kan kosong,” ujarnya.
Menurutnya, justru yang paling penting adalah mengonsolidasikan tiga sektor—Perindag, UMKM, dan Ekraf ke dalam satu OPD agar pembinaan pelaku usaha lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
“Kalau ngumpul di satu dinas, pembinaannya lebih gampang, lebih fokus. Dan masyarakat dapat layanan yang enggak simpang siur,” kata Yusri.
Sementara itu, dirinya memahami bahwa pemerintah punya pandangan berbeda terkait momentum pembentukan OPD baru. Namun sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa DPRD melihat langsung kebutuhan masyarakat.
“Legislatif kan bersentuhan langsung dengan warga. Kalau melihat situasi di lapangan, saya pikir pembentukan Dinas Ekraf ini sudah perlu,” tutupnya. (advertorial)
Tinggalkan Balasan