EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Menjelang akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Meski waktu yang tersisa semakin terbatas, DPRD Kutim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menyatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk memastikan anggaran terserap sesuai target. Tantangan seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung di musim penghujan dan waktu yang semakin sempit menjadi perhatian utama dalam upaya mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar serapan anggaran bisa mencapai target. Selagi belum tutup buku, kami optimis untuk terus mencari cara agar APBD dapat terserap secara optimal,” kata Anjas.
Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah, menurut Anjas, adalah dampak musim hujan yang memperlambat pengerjaan proyek infrastruktur, terutama semenisasi jalan. Proyek yang awalnya direncanakan sepanjang 100 meter, terpaksa dikurangi hingga separuhnya karena hambatan cuaca. Situasi ini tidak hanya memengaruhi realisasi proyek tetapi juga berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Anjas menjelaskan bahwa SILPA yang tinggi menjadi indikasi anggaran tidak terserap dengan baik, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat. “Misalnya, proyek yang bisa dikerjakan 200 meter, akhirnya hanya selesai 100 meter, sisanya malah menjadi SILPA. Ini merugikan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Kutim, khususnya Komisi C, telah menyusun langkah-langkah pengawasan ketat terhadap proyek-proyek multi-years yang masih berjalan. Salah satu proyek yang menjadi fokus adalah pengerjaan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp270 miliar. DPRD akan memastikan proyek tersebut selesai sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Anjas. Ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk mempercepat penyelesaian proyek selama kondisi cuaca memungkinkan, guna memaksimalkan hasil di sisa waktu yang ada.
Dengan pengawasan yang lebih intensif dan langkah konkret dari DPRD Kutim, diharapkan potensi SILPA dapat diminimalkan. Sayid Anjas berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat Kutai Timur.
“Anggaran ini adalah amanah untuk rakyat. Kita harus bekerja keras agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (adv)
Tinggalkan Balasan