EXPRESI.co, KUTAI TIMUR —Penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2026 memaksa Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur untuk menuntut agar Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) fokus pada program yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Fraksi GAP menekankan bahwa prioritas pembangunan tidak boleh hanya berupa daftar keinginan, melainkan harus terarah dan memiliki keberpihakan pada kelompok rentan di tengah krisis fiskal.
Dalam Pandangan Umumnya, Sekretaris Fraksi GAP, Shabarrudin, menyoroti pentingnya kejelasan program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD 2026, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan penanganan isu-isu dasar masyarakat.
“Prioritas pembangunan RKPD 2026 harus memiliki kejelasan program dan kegiatan, ketepatan sasaran, serta keberpihakan pada kelompok rentan,” tegas H. Shabarrudin. “Hal ini juga harus memperhatikan ketimpangan antarwilayah dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.”
Fraksi GAP secara spesifik menyebutkan bahwa dua sektor layanan dasar—pendidikan dan kesehatan—serta pemerataan infrastruktur desa harus menjadi fokus utama. Dalam isu pendidikan, pemerintah didesak untuk memprioritaskan penanganan angka putus sekolah yang masih menjadi persoalan serius.
Sementara di sektor kesehatan, fokus harus diarahkan pada pemerataan tenaga medis dan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
Dengan alokasi anggaran yang terbatas, Fraksi GAP menginginkan agar program-program pembangunan dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dengan pedalaman dan pesisir, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (adv)
Tinggalkan Balasan