EXPRESI.co, SAMARINDA – Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia terbilang masih belum mempunyai standar yang paten. Hal itu terbukti setiap pergantian menteri, pasti ada kebijakan yang berubah dalam sistem pendidikan kita. Salah satunya terkait Ujian Nasional (UN).
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi mengkritisi kualitas pendidikan setelah penghapusan UN.
Menurutnya, meskipun UN memiliki kelebihan dan kekurangan, keberagaman situasi pembelajaran dan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke, membuat standar ujian yang seragam menjadi kurang efektif.
“Situasi pembelajaran kita itu berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke pasti metodenya berbeda-beda, ketika disamakan pasti ada kendalanya. Jadi pemerintah dan kementerian harus melihat bahwa antara satu daerah dan daerah lain, kualitas pembelajarannya pasti beda,” ungkap Darlis.
Darlis juga menekankan pentingnya memperhatikan kesiapan infrastruktur pendidikan di setiap daerah.
Ia menilai jika metode pendidikan ingin disamakan di seluruh Indonesia, kesiapan infrastruktur harus menjadi perhatian utama agar semua daerah dapat menyelenggarakan pendidikan yang setara.
“Ketika ujiannya ingin disamakan, itu menjadi tidak adil jika infrastruktur pendidikannya tidak siap,” tambahnya.
Darlis berharap kementerian terkait dapat mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tanpa mengorbankan keadilan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. (adv)
Tinggalkan Balasan