EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Salah satu tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kutai Timur yakni akses permodalan. Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini bahwa banyak UMKM yang membutuhkan modal untuk memperluas usaha, namun kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha kecil untuk mengakses modal.
“Kami di DPRD akan mendukung jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik,” terangnya beberapa waktu lalu.
Legislator dari Partai NasDem itu bilang bahwa melalui pendampingan dan evaluasi yang tepat, pelaku UMKM di Kutai Timur akan mampu berkembang lebih pesat dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Ia juga berharap pemerintah dapat terus berinovasi dalam menciptakan program-program yang mendukung pertumbuhan UMKM agar usaha kecil dapat berdaya saing dan berkelanjutan.
“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tandas Leny.
Sebagai informasi melalui laman Satu Data Kalimantan Timur, jumlah UMKM tahun 2021-2023 berdasarkan skala usaha yang meliputi usaha kecil mikro pada 2021 sebanyak 334.483 unit, 2022 sebesar 341.157 kemudian tahun 2023 429.939 unit.
Selanjutnya berskala kecil tahun 2021 berjumlah 9.459, lalu 2022 bertambah sedikit yakni 9.466 dan 2023 meningkat jadi 28.073 unit. Berikutnya yakni usaha skala menengah pada tahun 2021 sebanyak 598, kemudian naik menjadi 651 unit tahun 2022 hingga berlipat penambahannya pada 2023 sebesar 2.135 unit. (adv)
Tinggalkan Balasan