EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Ketertinggalan Kecamatan Sandaran kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Dapil 5, Akhmad Sulaiman, menegaskan perlunya kebijakan keberpihakan pemerintah daerah terhadap wilayah pesisir timur yang hingga kini masih terisolasi. Ia menyebut kondisi Sandaran bukan sekadar kurang pembangunan, tetapi sudah masuk kategori darurat akses.
“Sandaran itu kecamatan paling tertinggal saat ini. Jadi harapan kami anggaran harus lebih besar diarahkan ke sana,” tegasnya.
Menurut Sulaiman, sejumlah persoalan mendasar terus membayangi kecamatan tersebut, mulai dari keterhubungan jalan antardesa hingga tidak adanya pelabuhan meskipun wilayah itu berada tepat di garis pantai. Dalam rapat bersama Pemkab Kutim, ia mengusulkan enam pembangunan prioritas, terdiri dari lima ruas jalan dan satu pelabuhan di Desa Manubar—ibu kota kecamatan.
“Ironis kalau kecamatan yang seluruh depannya menghadap laut, tapi tidak punya pelabuhan. Itu kebutuhan dasar,” ujarnya.
Salah satu masalah paling krusial adalah terputusnya akses darat menuju Desa Tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran. Warga yang ingin menuju dua desa tersebut harus memutar jauh melewati wilayah Kabupaten Berau.
“Bayangkan, mau ke dua desa itu harus melintasi Kabupaten Berau dulu. Tidak masuk akal. Konektivitas kita benar-benar terputus,” ungkapnya.
Meski anggaran 2026 diproyeksikan menurun, Sulaiman optimistis seluruh usulan Sandaran dapat diakomodasi melalui skema multi years contract hingga 2028. Ia menilai momentum ini krusial untuk mengejar ketertinggalan yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Sebagai wakil rakyat Dapil 5, harapan saya minimal sampai 2028 semua bisa terpenuhi. Kita mengejar ketertinggalan,” katanya.
Tak hanya infrastruktur fisik, Sulaiman juga meminta agar pemkab memastikan pemerataan layanan pendidikan melalui program seragam gratis, beasiswa, serta pemerataan guru honorer dan PPPK di wilayah terluar. (Advertorial)
Tinggalkan Balasan