EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya penuntasan infrastruktur dasar yang harus berjalan seimbang dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam Pandangan Umum RAPBD 2026, PKS menyoroti kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan dasar yang vital bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung mengatakan secara spesifik pihaknya mencatat masih adanya 13 desa yang belum teraliri listrik. Fraksi mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyusun rencana aksi percepatan serta sumber pendanaan yang jelas (APBD/APBN/Kerjasama) agar target elektrifikasi 100 persen dapat dicapai.
“Perlunya memperhatikan untuk peningkatan jaringan listrik yang saat ini masih ada 13 desa yang belum teraliri,” ucap Akbar.
Selain listrik, layanan Air Bersih dan Sanitasi juga menjadi perhatian serius. Disebutkan bahwa saat ini masih terdapat 41 desa yang masih belum mendapatkan layanan air bersih. Peningkatan layanan ini dinilai krusial karena air bersih merupakan sumber kehidupan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Adapun infrastruktur dasar lain yang didesak untuk ditingkatkan meliputi jalan kabupaten, jembatan penghubung desa, transportasi Publik, serta komunikasi.
“Pentingnya meningkatkan jaringan telekomunikasi, internet, dan infrastruktur lainnya,” katanya.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS meminta Dinas Pendidikan mengalihkan fokus anggaran. Anggaran tidak boleh lagi didominasi oleh pembangunan fisik (gedung baru), melainkan harus dialihkan ke program peningkatan kualitas Tenaga Pendidik (pelatihan kurikulum, penguasaan teknologi) dan peningkatan akses teknologi/internet di sekolah.
“PKS menegaskan bahwa investasi ini merupakan investasi langsung pada kualitas output lulusan,” pungkasnya.
PKS menyimpulkan bahwa penuntasan infrastruktur dasar sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, aksesbilitas, mobilitas, serta menjamin keamanan dan keselamatan. Fraksi PKS meminta seluruh catatan ini diakomodir dalam proses pembahasan anggaran selanjutnya. (adv)
Tinggalkan Balasan