EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Wacana pembangunan Pelabuhan Manubar di Kecamatan Sandaran kembali menguat sebagai salah satu proyek yang dinilai paling strategis untuk memutus isolasi kawasan pesisir timur Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa penentuan lokasi pelabuhan menjadi faktor krusial agar proyek tidak tersendat akibat persoalan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Menurut Sulaiman, kondisi geografis Sandaran yang seluruh garis depannya berbatasan dengan laut membuat keberadaan pelabuhan bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi satu-satunya infrastruktur yang dapat memastikan mobilitas masyarakat berlangsung stabil. Terlebih, akses jalan darat menuju Sandaran belum dapat diandalkan karena rusak berat dan terputus di sejumlah titik.
“Selama ini masyarakat bergantung penuh pada transportasi laut, tapi kita tidak punya pelabuhan yang layak. Kapal penumpang dan barang sering kesulitan bongkar muat. Itu tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa usulan pembangunan ditempatkan di muara Sungai Manubar. Selain lebih dekat dengan pusat aktivitas warga, lokasi tersebut dipilih secara strategis untuk memastikan proyek tetap berada pada kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kalau dibangun terlalu jauh di laut lepas, bisa ditarik menjadi urusan provinsi. Kita ingin pembangunan tetap di bawah kabupaten supaya prosesnya lebih cepat dan tidak melewati birokrasi panjang,” jelasnya.
Sulaiman menyebut penempatan di muara juga memberikan keuntungan teknis, mulai dari efisiensi pengerukan, perlindungan terhadap gelombang, hingga aspek operasional jangka panjang.
Ia menegaskan kehadiran pelabuhan akan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Selama ini distribusi logistik menuju Sandaran kerap terlambat, harga barang melambung, dan aktivitas nelayan terhambat karena tidak adanya fasilitas tambat maupun bongkar muat yang memadai.
“Kalau pelabuhan ada, logistik bisa stabil, hasil tangkapan nelayan bisa keluar lebih mudah, UMKM bisa bergerak. Dampaknya sangat besar,” ungkapnya.
DPRD Kutim, lanjut Sulaiman, mendesak agar pembangunan Pelabuhan Manubar masuk dalam paket proyek strategis 2026–2028 dan dimasukkan dalam pembahasan MYC. Menurutnya, kebutuhan masyarakat Sandaran sudah terlalu lama tertunda, sementara potensi ekonominya sangat besar namun tidak bisa berkembang karena minimnya infrastruktur transportasi.
“Ini bukan hanya membangun pelabuhan, tapi membuka keterisolasian. Sandaran berhak mendapatkan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan warganya,” tegasnya.
DPRD berkomitmen mengawal proses perencanaan hingga finalisasi agar usulan ini tidak berhenti di atas kertas dan benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. (Advertoria)
Tinggalkan Balasan