EXPRESI.co, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan. Kekurangan tenaga medis, terutama dokter, menjadi masalah mendesak yang menuntut perhatian serius dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga dikenal sebagai seorang dokter dan akademisi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia menyoroti bahwa jumlah dokter di Kaltim saat ini hanya sekitar 2.000 orang—jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
“Dengan jumlah penduduk hampir 4 juta, Kaltim seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang memadai,” kata Andi Satya.
Artinya, provinsi ini masih mengalami kekurangan hingga 50 persen dari standar minimal yang dianjurkan WHO. Namun, menurut Andi, permasalahan tidak berhenti pada jumlah yang minim.
“Distribusi dokter yang tidak merata justru memperparah kondisi ini,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sekitar 80 persen dari total tenaga dokter di Kaltim terkonsentrasi di tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sementara itu, daerah-daerah lain di Kaltim harus bertahan dengan keterbatasan tenaga medis yang sangat minim.
Tak hanya itu, dari 2.000 dokter yang ada, sekitar 800 merupakan dokter spesialis. Sebagian besar dari mereka memilih berpraktik di wilayah kota yang memiliki fasilitas lebih baik dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.
“Sulit menyalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah pedalaman, di mana infrastruktur jalan masih sulit dan fasilitas rumah sakit belum memadai,” ujar Andi.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak pemerintah. Menurutnya, solusi jangka panjang adalah investasi besar-besaran dalam infrastruktur kesehatan serta pemberian insentif dan jaminan kesejahteraan bagi para dokter yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.
“Pemerintah harus memastikan bahwa daerah-daerah pedalaman memiliki fasilitas yang layak agar bisa menarik lebih banyak dokter,” pungkasnya.
Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Kaltim berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini demi terciptanya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah provinsi.(*/IA)
Tinggalkan Balasan