EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi tersebut mencermati bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh komponen Dana Transfer Pemerintah Pusat , sementara kontribusi PAD belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Daerah untuk memperkuat strategi peningkatan PAD. Strategi ini harus berbasis pada sektor prioritas dan potensi wilayah. Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyampaikan beberapa masukan kunci agar Kutai Timur dapat lebih mandiri secara finansial.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis sektor prioritas dan potensi wilayah,” ucap Pandi.
Masukan pertama adalah perlunya pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi daerah yang diyakini belum tergarap secara maksimal. Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya optimalisasi fungsi dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD didorong agar tidak hanya menjadi penerima modal, tetapi harus mampu memberikan return nyata bagi daerah.
Untuk memaksimalkan penerimaan, Fraksi Demokrat mengusulkan langkah-langkah konkret dalam tata kelola perpajakan. Hal tersebut meliputi optimalisasi perpajakan daerah melalui digitalisasi dan penerapan pengawasan yang lebih ketat. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi penarikan pajak.
“Optimalisasi perpajakan daerah melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Pemerintah juga didorong untuk membangun sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan sektor ekonomi strategis. Sinergi ini dianggap penting untuk menumbuhkan basis ekonomi lokal yang kuat, sehingga dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Fraksi Demokrat berharap dengan implementasi masukan-masukan ini, ketergantungan APBD Kutai Timur terhadap dana transfer dari pusat dapat berkurang, sekaligus memperkuat keberpihakan anggaran pada kepentingan masyarakat. (Adv)
Tinggalkan Balasan