EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Dua desa paling terpencil di pesisir timur Kutai Timur, yakni Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat, akan menjadi titik fokus audit lapangan Anggota DPRD Kutim Dapil 5, Akhmad Sulaiman. Melalui agenda reses mendatang, Sulaiman memastikan kunjungan ini difokuskan untuk menilai langsung kelayakan layanan dasar yang hingga kini dinilai belum memenuhi standar minimal pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa perjalanan ke dua desa tersebut bukan sekadar agenda rutin penyerapan aspirasi, tetapi bagian dari fungsi pengawasan dewan atas kualitas pembangunan di wilayah terjauh.
“Reses kali ini adalah monitoring faktual. Saya perlu melihat kondisi di lapangan karena akses darat di dua desa itu masih terputus total,” jelasnya di Sangatta.
Hingga saat ini, wilayah Sandaran–Tanjung Mangkalihat masih belum terhubung dengan jaringan jalan layak yang menghubungkan mereka dengan pusat pemerintahan. Warga bergantung pada jalur laut atau memutar jauh melalui Kabupaten Berau untuk keluar dari wilayahnya sendiri.
Menurut Sulaiman, kondisi tersebut mencerminkan problem serius dalam pemenuhan pelayanan dasar.
“Ini menyangkut kehadiran negara. Tidak seharusnya masyarakat Kutai Timur melewati kabupaten lain hanya untuk kembali ke desanya sendiri,” tegasnya.
Ketertinggalan akses tersebut telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keterlambatan distribusi logistik, pelayanan kesehatan yang tidak optimal, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir.
Di sisi lain, Sulaiman mengapresiasi keberadaan jalan perusahaan yang selama ini menjadi tumpuan mobilitas warga. Meski statusnya bukan jalan umum, jalur tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas harian.
“Kontribusi perusahaan cukup membantu, tetapi pemerintah tetap harus hadir dengan solusi permanen,” ujarnya.
Dalam reses mendatang, Sulaiman menargetkan pemetaan ulang kebutuhan prioritas masyarakat. Ia menilai aspirasi warga menjadi data penting bagi DPRD dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Beberapa kebutuhan mendesak yang akan dihimpun meliputi, Percepatan pembangunan akses jalan utama, Penguatan jaringan telekomunikasi, Fasilitas dan sarana pendidikan pesisir, Akses layanan kesehatan dan transportasi laut
Sulaiman menambahkan, hasil pemantauan langsung ini akan menjadi dasar penguatan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, terutama terkait penyelesaian konektivitas menuju Tanjung Mangkalihat dan peningkatan layanan dasar lain yang selama ini belum maksimal.
“Ini bukan kunjungan simbolik. Ini pengawasan nyata agar wilayah terluar Kutim tidak terus tertinggal,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali wilayah yang secara geografis paling sulit dijangkau.
“Tidak boleh ada bagian Kutai Timur yang merasa terabaikan hanya karena jaraknya jauh. Pemerataan pembangunan adalah kewajiban,” pungkasnya. (advertorial)
Tinggalkan Balasan