EXPRESI.co, SAMARINDA – Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua dalam rangka Persiapan dan Pasca Pemilihan Tahun 2024, yang diadakan di Ballroom Hotel Harris Samarinda pada Rabu (20/11/2024), menarik perhatian banyak pihak.

Acara yang dihadiri ratusan peserta ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kaltim. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan apresiasi kepada KPU Kaltim dan Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Target yang ingin dicapai adalah partisipasi sebesar 77,5 persen pada 27 November mendatang, mengingat tingkat partisipasi pilkada sebelumnya di Kaltim masih rendah.

Meskipun Kaltim dikenal kondusif selama pelaksanaan pemilu, IKP dari Bawaslu RI menempatkan Kaltim di peringkat kelima dalam daftar provinsi rawan gangguan pemilu 2024. Provinsi ini berada di bawah Jawa Barat (peringkat keempat), Maluku Utara (peringkat ketiga), Sulawesi Utara (peringkat kedua), dan DKI Jakarta yang menduduki posisi puncak.

Sigit menilai penempatan ini mungkin disebabkan oleh adanya hanya dua pasangan calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2024.

“Dinilai rawan, kalau menurut saya itu karena calonnya hanya dua, dan keduanya berkompetisi dengan baik dan semaksimal mungkin. Sedangkan Jakarta kenapa peringkat pertama karena calonnya (kepala daerah) ada tiga dan juga berjuang dengan maksimal,” jelas Sigit.

Selain jumlah calon, Sigit juga menyebutkan bahwa keragaman penduduk di Kaltim menjadi salah satu alasan di balik tingginya tingkat kerawanan menurut IKP. Sebagai provinsi dengan masyarakat yang heterogen, Kaltim menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas politik saat pemilu.

“Semua suku ada di Kaltim, semuanya hidup dengan damai,” tuturnya.

Kendati demikian, Sigit tetap yakin bahwa Pilkada 2024 di Kaltim akan berjalan lancar dan aman. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian selama proses pemilu.

Menurutnya, keamanan selama Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu dan pihak keamanan, tetapi seluruh masyarakat harus terlibat dalam menjaga stabilitas daerah.

Laporan IKP ini dipublikasikan oleh Bawaslu RI untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan di berbagai wilayah Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Sigit berharap, meskipun Kaltim masuk dalam daftar provinsi rawan, pelaksanaan Pilkada tetap berjalan dengan baik dan kondusif seperti yang telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. (adv)