EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyatakan dukungan prinsipil terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dukungan ini diberikan dengan harapan agar anggaran tersebut dapat menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan otonomi daerah.
Dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada 25 November 2025, Fraksi PKS mengapresiasi proyeksi total Pendapatan Daerah yang mencapai angka signifikan Rp5,736 triliun. Angka tersebut dinilai mencerminkan potensi daerah dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan Pendapatan Transfer yang diproyeksikan sebesar Rp5,212 triliun.
“Kami melihat ini sebagai cerminan potensi daerah dan komitmen Pemda untuk memaksimalkan pendapatan transfer yang diproyeksikan,” ucap Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung.
RAPBD 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Fraksi PKS menyambut baik tema RKPD 2026, yakni “Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur yang mendukung investasi,” yang dinilai menunjukkan fokus tepat untuk pembangunan jangka panjang.
Secara spesifik, Fraksi PKS menggarisbawahi enam prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan tantangan lokal. Fokus utama meliputi peningkatan infrastruktur dan konektivitas, termasuk infrastruktur digital, transformasi ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan diversifikasi ekonomi, UMKM, dan pariwisata, serta komitmen serius terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas.
Meskipun menyatakan dukungan, Fraksi PKS memberikan catatan kritis. Salah satunya adalah perlunya penajaman alokasi dan evaluasi efisiensi terhadap setiap jenis belanja APBD. Fraksi mendesak Pemda untuk memastikan alokasi dana yang disepakati benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hal ini mencakup audit efisiensi rutin pada Belanja Operasional, memastikan Belanja Modal memiliki multiplier effect tertinggi bagi ekonomi , dan penetapan kriteria penerima yang lebih ketat serta berbasis kinerja untuk Belanja Transfer dan Hibah.
PKS berharap seluruh catatan dan solusi konstruktif yang telah disampaikan dapat diakomodir dalam proses pembahasan selanjutnya, demi tercapainya pembangunan yang membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.
“Fraksi PKS Kembali menegaskan sikap mendukung rancangan APBD 2026 ini, namun dengan meminta agar seluruh catatan dan Solusi konstruktif yang telah disampaikan dapat diakomodir dalam proses pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (adv)
Tinggalkan Balasan