EXPRESI.co, KUTAI TIMUR —Setelah menyoroti anjloknya proyeksi pendapatan daerah, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur kini mengalihkan perhatiannya pada alokasi dan efisiensi belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Fraksi GAP mendesak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyesuaian struktural besar-besaran, mengingat keterbatasan fiskal yang diproyeksikan hanya Rp 5,736 triliun.
Sekretaris Fraksi GAP, Shabarrudin, menegaskan bahwa struktur belanja yang diajukan termasuk Belanja Operasi sebesar Rp 3,376 triliun harus dikelola dengan lebih ketat dan efisien.
Fraksi GAP mengingatkan bahwa dalam kondisi keuangan yang menurun, setiap rupiah harus diarahkan pada program yang mendesak dan menghasilkan dampak jangka panjang.
“Kami melihat pentingnya menyusun belanja yang lebih efisien, responsif, dan berbasis dampak, mengingat menurunnya kemampuan fiskal daerah. Kami harus menuntut tiga langkah penting,” jelas H. Shabarrudin.
Tiga langkah krusial tersebut meliputi: pertama, pengendalian Belanja Operasi agar proporsional dan tidak menggerus anggaran pembangunan; kedua, penguatan Belanja Modal pada sektor layanan dasar, seperti akses jalan desa dan kecamatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan ketiga, menjamin pemerataan pembangunan, terutama untuk wilayah pedalaman, pesisir, dan desa terpencil yang selama ini sering tertinggal.
Fraksi GAP menekankan bahwa alokasi Belanja Modal sebesar Rp 1,381 triliun dan Belanja Transfer Rp 934 miliar harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi. “Pemerintah harus menjamin alokasi anggaran ini dapat memecahkan masalah dasar di masyarakat. Kami tidak ingin ada penumpukan anggaran pada kegiatan yang kurang produktif,” pungkasnya.
Tuntutan Fraksi GAP ini menunjukkan komitmen untuk memastikan APBD 2026 menjadi anggaran yang efektif, adil, dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (adv)
Tinggalkan Balasan