EXPRESI.co, BONTANG – Legislator Kalimantan Timur menyoroti persoalan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo menyebut pembangunan sekolah terkendala lahan.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas masalah keterbatasan lahan pembangunan sekolah yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pasalnya, itu pula yang memicu Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sulit dibangun di daerah pemilihannya tersebut.
“Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Balikpapan menjadi tantangan terus berulang,” ujar Sigit, (11/11/2024).
Ia lalu mencontohkan pendidikan di Kota Samarinda, jumlah siswa dan sekolah bisa berada seimbang, namun tidak demikian dengan yang terjadi di Balikpapan.
“Samarinda itu banyak penduduknya, tetapi sekolahnya juga banyak. Sementara di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus dari SD tidak seimbang dengan daya tampung SMP, begitu juga dari SMP ke SMA,” lanjutnya.
Mengatasi persoalan tersebut, Sigit menekankan pentingnya mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Apalagi telah ada alokasi anggaran pembangunan yang disediakan.
Ia menjelaskan, pembangunan tersebut sempat terhambat lantaran penyerahan lahan dari pemerintah kota belum dilakukan. Namun, sekarang penyerahan lahan telah selesai, ia pun mendorong agar pembangunan dapat segera dimulai.
“Kita ingin segera menyelesaikan pembangunan SMK 7 agar bisa menampung lebih banyak siswa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya penambahan SMA di Balikpapan, mengingat jumlah siswa SMP yang mengalami peningkatan.
- Namun, lahan lagi-lagi menjadi kendala utama membangun sekolah baru. Lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah baru saat ini berada di bawah pengelolaan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim.
Ia pun mendorong dilakukannya koordinasi langsung dengan perusahaan terkait untuk melihat potensi dibangunnya sekolah.
“Kita perlu bertanya dulu ke PT KMBS untuk memastikan kemungkinan pembangunan di lokasi tersebut,” ungkapnya.
Sigit juga menambahkan kendala yang sama pernah pula dialami Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan.
“Kita kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Kalau pun ada uang, harganya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari taksiran appraisal,” tandasnya.
Hal itu menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di Balikpapan.
Ia berharap pemprov bisa segera mengatasi permasalah tersebut agar pendidikan di Balikpapan lebih baik kedepannya. (adv)
Tinggalkan Balasan