EXPRESI.co, KUTAI TIMUR — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi ASN maupun aparat desa harus benar-benar selektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Pernyataan ini menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kegiatan Bimtek hingga 50 persen sebagai langkah efisiensi anggaran.
Menurut Jimmi, Bimtek pada dasarnya diperlukan untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan penguatan kompetensi ASN. Namun, dalam praktiknya, setiap kegiatan pelatihan harus dilihat urgensinya secara objektif agar tidak sekadar menjadi beban anggaran tanpa output yang jelas.
“Judul dan urgensinya harus dilihat dulu. Tidak semua Bimtek dilarang, hanya dibatasi volumenya. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Jimmi.
Ia juga menyoroti maraknya Bimtek keluar daerah menjelang akhir tahun, termasuk yang dilaksanakan di Samarinda. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meneliti setiap proposal kegiatan agar sesuai kebutuhan dan tidak mengarah pada pemborosan.
“Dilihat dulu urgensinya. Kalau memang tidak berdampak langsung ke pelayanan, ya harus direm. Penggunaan anggaran harus lebih produktif,” tambahnya.
Meski begitu, Jimmi menegaskan bahwa pelatihan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti peningkatan kapasitas aparat desa dalam pelayanan administrasi dan ekonomi tetap diperbolehkan dan bahkan penting untuk digalakkan.
“Bimtek yang menyentuh masyarakat itu tidak masalah, malah penting. Dampaknya langsung terasa, terutama untuk ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa efektivitas Bimtek bukan hanya soal anggaran, tetapi juga implementasi. Menurutnya, ASN seharusnya mampu menerapkan materi pelatihan yang sudah didapat sebelumnya, daripada terus bergantung pada kegiatan baru yang menghabiskan biaya besar.
“Yang sudah dipelajari harus bisa diaktualisasikan. Belajar dari senior juga bisa. Intinya, anggaran harus efisien dan pelatihan harus benar-benar bermanfaat,” tegasnya. (Advertorial)
Tinggalkan Balasan