EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Putusnya akses darat ke dua desa di Kecamatan Sandaran dan Tanjung Mangkalihat bukan hanya menjadi isu infrastruktur, tetapi mencerminkan kegagalan negara hadir dalam menjamin layanan dasar warganya. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaiman, yang menilai kondisi keterisolasian pesisir timur Kutim sudah mencapai titik yang tidak bisa ditoleransi lagi.
Menurut Sulaiman, masyarakat selama bertahun-tahun terpaksa bergantung pada jalur laut atau memutar melalui Kabupaten Berau untuk aktivitas harian seperti sekolah, berobat, hingga urusan administrasi. Kondisi tersebut, katanya, menunjukkan bahwa Sandaran seakan hidup “di luar” wilayah Kutai Timur.
“Masyarakat kita seolah tidak hidup dalam satu kabupaten yang sama. Untuk sekolah, berobat, bahkan urusan darurat, mereka harus lewat Berau dulu. Ini bukan hal biasa, ini kegagalan negara menghadirkan akses dasar,” tegasnya.
Selain berdampak pada kebutuhan dasar, keterisolasian juga mematikan potensi ekonomi pesisir yang sebenarnya besar, mulai dari perikanan, pertanian, hingga pariwisata. Sulaiman menyebut mobilitas yang terbatas membuat hasil produksi sulit keluar dan investasi tidak tertarik masuk.
“Apa pun potensi yang mereka punya sulit berkembang kalau barang dan orang saja tidak bisa bergerak,” ujarnya.
Karena itu, Sulaiman mendorong pembangunan jalan Sandaran–Tanjung Mangkalihat sebagai prioritas tertinggi pemerintah. Ia membawa lima usulan jalan strategis dari Dapil 5 agar masuk program pembangunan jangka menengah 2026–2028 dan tidak lagi sekadar tercatat tanpa realisasi.
“Lima usulan itu wajib dituntaskan. Jangan biarkan wilayah tertinggal semakin tertinggal,” tegasnya.
Meski pendapatan daerah diproyeksikan menurun, ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga pesisir tidak boleh dikorbankan. Beberapa jalur sudah diajukan dalam skema multi years contract dan kini menunggu finalisasi APBD 2026.
“Realisasinya tinggal komitmen. Rakyat Sandaran sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Sulaiman meminta OPD mempercepat penyusunan desain teknis, perhitungan anggaran, dan pemetaan medan agar pembangunan jalan dapat segera berjalan.
“Harapan kita sederhana: masyarakat bisa mendapatkan akses layak tanpa harus keluar daerah dulu. Itu hak mereka sebagai warga Kutai Timur,” tutupnya. (Advertorial)
Tinggalkan Balasan