EXPRESI.co, KUTAI TIMUR — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi menegaskan pembahasan anggaran tahun ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama. Setiap anggota DPRD telah menyerahkan daftar prioritas daerah pemilihannya masing-masing, dan seluruhnya dinilai bersifat mendesak karena berkaitan dengan konektivitas antarkawasan.
“Semua urgen, karena ini penghubung antarkecamatan,” kata Jimmi saat ditemui usai rapat bersama Banggar di Sekretariat DPRD Kutim.
Ia menjelaskan sejumlah proyek yang ia perjuangkan di wilayah dapilnya, antara lain saluran drainase APT Pranoto, drainase Singa Gembara, drainase Kabo serta pembangunan lanjutan Jalan APT Pranoto, Jalan Pendidikan – Sukarno Hatta dan Jalan Dayung menuju rumah sakit. Sebagian besar, menurutnya, sudah berjalan dan hanya menunggu penyelesaian akhir.
Selain itu, Pelabuhan Kenyamukan juga masuk daftar infrastruktur prioritas tahun ini. Jimmi menyebut pelabuhan tersebut dapat segera beroperasi setelah pembangunan fisik rampung.
“Itu sudah prioritas. Tinggal penyelesaian fisiknya,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, DPRD turut menyoroti penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutim. Informasi dari Bapenda menyebut Konfirmasi ke Kementerian Keuangan telah dilakukan dan pemerintah pusat masih menyatakan ada potensi dana kurang salur. Namun, penyalurannya dimungkinkan baru terjadi pada tahun depan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) atau Kredit Modal Kerja (KMK).
“Tapi biasanya sih harus ada konfirmasi, ada Permenkeu nya nanti KMK nya yang kita tunggu. Dari dasar itu kita bisa gunakan untuk 2026,” jelasnya.
Terkait banyaknya proyek yang tidak dapat segera ditampung dalam APBD, Jimmi mengungkap DPRD telah mendorong usulan ke pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp1,6 triliun. Usulan ini mencakup infrastruktur strategis serta program penanganan stunting. Pengajuan tersebut telah disampaikan sekitar sebulan lalu dan menunggu verifikasi dari kementerian terkait.
Dengan kebutuhan pembangunan yang besar bahkan hampir mencapai Rp900 miliar untuk proyek yang belum terakomodasi Jimmi berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi kebutuhan masyarakat.
“Kita sudah dorong ke Kementerian Keuangan itu ada sekitar Rp1,6 triliun. Itu untuk infrastruktur dengan kegiatan pencegahan stunting dan sebagainya,” pungkasnya. (Adv/Ronny)
Tinggalkan Balasan