EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meningkatkan langkah-langkah mitigasi bencana yang lebih konkret dan terstruktur. Menurutnya, Samarinda merupakan salah satu wilayah di Kaltim yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran.
Sapto menilai, meskipun kebijakan zonasi bencana telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih sangat minim. Akibatnya, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana masih tergolong rendah.
“Salah satu aspek penting yang harus segera dibenahi adalah mitigasi kebakaran. Peralatan pemadam kebakaran yang memadai serta penyuluhan kepada warga di tingkat RT harus menjadi perhatian utama,” tegas Sapto beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa kebakaran bisa terjadi kapan saja, terutama di wilayah padat penduduk yang masuk dalam zona merah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pemadam yang mudah dijangkau dan melakukan pelatihan rutin kepada masyarakat.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana yang lebih akurat dan disertai sistem peringatan dini. Ia menyebut, tanpa sistem yang jelas, masyarakat akan kesulitan dalam mengambil langkah cepat saat bencana terjadi.
Sapto juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan zonasi yang kerap bersifat simbolis. Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya menetapkan zona rawan, tetapi juga memasang tanda peringatan di wilayah yang rawan longsor dan banjir serta memastikan kesiapan warga melalui pelatihan dan edukasi.
“Zonasi bencana tanpa tindakan konkret hanya akan menjadi wacana. Penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak dengan langkah yang jelas dan terukur,” tandasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Sapto berharap pemerintah provinsi dan kota menyusun kebijakan mitigasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Samarinda di masa mendatang. (*/IA)
Tinggalkan Balasan