Expresi.co – Keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seharusnya menghentikan upaya pembangunan di Kota Bontang. DPRD Kota Bontang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan berbagai program strategis.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini menuntut setiap OPD untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Menurutnya, masih banyak peluang bantuan yang dapat diakses melalui kementerian maupun lembaga pemerintah pusat apabila usulan daerah disiapkan dengan baik.
“Marilah teman-teman OPD membawa aspirasi ini ke kementerian. Dengan berkurangnya kemampuan APBD, kita harus lebih kreatif menjemput program dari pusat,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, berbagai kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai melalui anggaran daerah masih memiliki peluang untuk direalisasikan melalui program pemerintah pusat. Karena itu, OPD diminta tidak hanya menunggu alokasi anggaran daerah, tetapi juga aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat nasional.
Menurut Rustam, keberhasilan memperoleh bantuan pusat sangat bergantung pada kualitas perencanaan, kelengkapan dokumen usulan, serta komunikasi yang intensif dengan kementerian terkait.
Ia mencontohkan sejumlah instansi yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Pendidikan. Melalui koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan pendanaan.
Rustam berharap seluruh OPD memiliki semangat yang sama dalam mencari peluang tersebut sehingga pembangunan di Bontang tetap berjalan meski kemampuan APBD mengalami keterbatasan.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pelaksanaan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan