EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur memberikan penekanan tajam terhadap pengelolaan Belanja Daerah sebesar Rp 5,711 triliun yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi mendesak agar alokasi belanja diarahkan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.
Ketua Fraksi PPP, Hepnie Armansyah menyoroti risiko penyalahgunaan anggaran, mewanti-wanti agar belanja daerah tidak terjebak pada kegiatan seremonial atau alokasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Sebaliknya, Fraksi mendesak agar fokus anggaran dialihkan pada program prioritas yang memiliki dampak nyata, yakni program yang menyentuh pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Belanja tidak terjebak pada kegiatan seremonial atau alokasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” ucap Hepnie.
Penyelarasan ini dianggap krusial agar belanja daerah benar-benar selaras dengan tema pembangunan tahun 2026, yaitu peningkatan kualitas SDM sebagai penggerak transformasi ekonomi dengan dukungan infrastruktur dan investasi yang kuat.
Selain fokus program, Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dalam pengelolaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan program dapat berjalan cepat, tepat, dan akuntabel.
“Hal ini juga merupakan upaya pencegahan agar tidak terulang lambatnya penyerapan anggaran yang berdampak pada tertundanya pembangunan di tahun sebelumnya,” terangnya.
Pada intinya, Fraksi PPP menegaskan bahwa setiap rupiah dari belanja Rp 5,711 triliun harus menjadi instrumen peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan bukan hanya sekadar pengeluaran rutin.
“Penyertaan modal tidak boleh hanya menjadi pengeluaran belanja, tetapi harus menjadi instrument peningkatan kapasitas ekonomi daerah,” tutupnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan