EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 harus secara jelas mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan. Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi tersebut, Pandi Widiarto pihaknya memberikan empat catatan dan penekanan utama.
Fraksi Demokrat mendesak pentingnya pemerataan pembangunan, terutama menyentuh wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan listrik harus menjadi agenda prioritas. Pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada Ibu Kota Kabupaten, tetapi wajib menyentuh seluruh desa, kecamatan, dan kawasan strategis.
Di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemerintah untuk fokus pada monitoring, pengawalan, dan akselerasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG diharapkan bisa hadir di seluruh wilayah Kutai Timur. Meskipun berkomitmen pada alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan, Fraksi menekankan bahwa anggaran tersebut harus memastikan kualitas, bukan hanya kuantitas. Pemenuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah, dan pemerataan sarana pendidikan adalah prioritas utama.
“Kami berharap anggaran pendidikan harus memastikan kualitas bukan hanya kuantitas. Pemenuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah, dan pemerataan sarana pendidikan harus menjadi prioritas utama,” ucap Pandi.
Untuk bidang kesehatan, pemerataan layanan kesehatan di kecamatan dan desa harus dipercepat. Ketersediaan tenaga medis, obat, dan fasilitas rawat harus ditingkatkan.
“Pemanfaatan pelayanan rumah sakit daerah harus ditingkatkan dan dimaksimalkan,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat mendorong penguatan sektor UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan integrasi dengan pasar digital. Pemerintah dituntut untuk menciptakan lapangan kerja baru berbasis industri hilirisasi SDA, pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.
“Implementasi program penguatan ketahanan pangan daerah melalui pemberdayaan petani dan nelayan lokal juga menjadi perhatian utama,” katanya. (Adv)
Tinggalkan Balasan