EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Infrastruktur dasar kembali menjadi keluhan paling dominan dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, di daerah pemilihannya. Dalam agenda penjaringan aspirasi warga menyampaikan harapan besar agar pemerintah daerah lebih serius menyentuh kebutuhan dasar yang selama ini mereka rasakan masih jauh dari memadai.
Novel menjelaskan, hampir di setiap titik di Dapil 2, warga menyoroti kondisi jalan lingkungan atau gang yang dianggap belum layak. Selain menyebabkan mobilitas terganggu, kondisi jalan yang rusak maupun sempit dinilai menghambat aktivitas harian masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan akses ekonomi lainnya. Warga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas jalan lingkungan, setidaknya merapikan badan jalan agar kendaraan dapat melintas dengan aman.
Selain jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian. Aliran air yang tidak maksimal dianggap memicu genangan di beberapa wilayah, khususnya saat musim hujan. Masyarakat menilai, perbaikan drainase harus diprioritaskan bersamaan dengan peningkatan akses jalan agar lingkungan mereka tidak lagi terdampak banjir kecil maupun aliran air yang tidak teratur.
“Masyarakat sangat berharap infrastruktur di lingkungan mereka bisa ditangani secara maksimal. Jalan, gang, drainase ini selalu muncul dalam setiap titik reses,” kata Novel.
Novel menegaskan, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Menurutnya, permintaan warga tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kenyamanan dan kemajuan daerah mereka.
Ia juga menambahkan bahwa aspirasi ini akan dibawa ke tingkat pembahasan DPRD untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program prioritas. Novel menilai, peningkatan infrastruktur di kawasan permukiman bukan hanya berdampak pada kelancaran aktivitas warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dengan konsistensi penyampaian aspirasi dari berbagai titik, ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dari sisi aksesibilitas. (advertorial)
Tinggalkan Balasan