EXPRESI.CO, KUTAI TIMUR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menegaskan perlunya diadakan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara adalah pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ia menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka, seperti hak mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” ujarnya, Selasa (24/11/2024).
Yusuf mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan publik dan pembuatan kebijakan. Menurutnya, semakin aktif masyarakat terlibat, semakin responsif pemerintah terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pelatihan yang dijadwalkan bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Yusuf juga menyatakan bahwa pelatihan tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Ia menyarankan kerja sama dalam menyelenggarakan seminar, diskusi panel, atau workshop yang berfokus pada pendidikan politik dan hak-hak sipil.
Memberikan contoh yang relevan, Yusuf menyebutkan bahwa beberapa daerah lain telah berhasil melaksanakan pelatihan serupa. Dia mencatat bahwa saat masyarakat diberi pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban, partisipasi mereka dalam pemilu meningkat signifikan, yang menunjukkan dampak positif dari keterlibatan aktif masyarakat.
Menanggapi tantangan dalam implementasi pelatihan, Yusuf menyadari kebutuhan akan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Ia menekankan perlunya modul pelatihan yang tepat serta melibatkan pelatih yang kompeten.
Di samping itu, menurutnya, “Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang.”
Di akhir wawancara, Yusuf mengharapkan agar masyarakat Kutai Timur semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam pemerintahan. Dengan pengetahuan yang cukup, ia optimis masyarakat akan lebih berani menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Hal ini, menurutnya, adalah langkah menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan demokratis.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam proses demokrasi yang ada, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” tandasnya. (ADV)
Tinggalkan Balasan