EXPRESI.co, KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menggenjot upaya penurunan angka stunting yang masih tergolong tinggi.
Setelah sempat naik pada 2023, Pemkab Kutim melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggandeng PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk memperkuat intervensi pencegahan berbasis data.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Wisma Raya PT KPC, Selasa 23 Desember 2025.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, memaparkan perkembangan terbaru prevalensi stunting di Kutai Timur yang masih fluktuatif.
“Prevalensi stunting balita di Kutai Timur sempat menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 39,7 persen pada 2019 menjadi 24,7 persen di 2022. Namun, tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 29 persen. Alhamdulillah, berdasarkan data 2024, kita berhasil menurunkannya kembali sebesar 2,1 persen menjadi 26,9 persen,” jelas Junaidi.
Meski kembali menurun, angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional. Data Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Semester I 2024 bahkan mencatat prevalensi stunting sebesar 15 persen, menunjukkan tantangan penurunan stunting masih membutuhkan kerja keras lintas sektor.
Untuk mempercepat hasil, DPPKB Kutim telah memetakan sebanyak 63.101 Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang tersebar di 18 kecamatan. Pemetaan berbasis data SIGA Semester II 2024 ini mencakup faktor ekonomi, akses air minum layak dan sanitasi, hingga risiko “4 Terlalu” pada Pasangan Usia Subur (PUS).
“Fokus kita adalah intervensi yang tepat sasaran. Untuk keluarga dengan peringkat kesejahteraan rendah, programnya berupa pendidikan kesetaraan, pelatihan, bansos, dan penguatan UMKM. Untuk masalah sanitasi, kita dorong pembangunan akses air bersih dan jamban sehat,” papar Junaidi lebih lanjut.
Intervensi juga difokuskan pada kelompok rentan, khususnya Baduta dan Balita, melalui optimalisasi layanan Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), stimulasi tumbuh kembang, serta penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB).
Sementara untuk PUS, intervensi diarahkan pada edukasi kesehatan reproduksi, kemudahan akses layanan Keluarga Berencana (KB), serta pendampingan calon pengantin dan ibu hamil melalui program P4K dan Aplikasi CATIN.
Pemkab Kutim menilai keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program. Kerja sama dengan PT KPC diharapkan mampu memperkuat dukungan sumber daya dan implementasi di lapangan, sekaligus mendorong partisipasi tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan.
“Penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan data yang akurat dan intervensi yang kolaboratif, kita optimis target penurunan stunting dapat dicapai untuk mewujudkan generasi Kutai Timur yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ucap Achmad Junaidi.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan